Muhammadiyah Is

Gonjang ganjing kasus Freeport dewasa ini bukan sekedar diperpanjang kontraknya atau tidak. Demikian ungkap Ketua DPD IMM Jateng, Yedi Mulya Permana, kepada Muhammadiyahis.blogspot.com. Menurut Yedi yang juga pemerhati politik ini menyatakan bahwa, Pemerintah seharusnya berfikir,

Hiruk pikuk politik Indonesia terkait PT. Freeport masih terus berlanjut. Hampir semua pihak menegasikan kepentingannya masing-masing. Rakyat dibuat bingung dengan keadaan yang ada di negerinya sendiri. Rakyat diberi tontonan yang sama sekali tidak bisa dijadikan teladan dalam kehidupan, yang mengakibatkan muncul rasa apatis dalam dirinya. Freeport bagaikan roti besar yang sedang dibagi-bagi oleh pemangku kepentingan. Dan hal ini sangat direspon oleh Mahasiswa Muhammadiyah.

Kasus “Papa Minta Saham” yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto memunculkan anjuran agar ia mundur dari jabantannya. Anjuran bagi Setyo Novanto agar mengundurkan diri ini juga muncul dari elemen Mahasiswa Muhammadiyah. Ketua DPD IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Jawa Tengah, Yedi Mulya Permana,

Kasus kehamilan di luar pernikahan yang semakin banyak terjadi memberikan efek semakin banyak anak yang lahir di luar pernikahan. Kemudian muncul pertanyaan bagaimanakah status anak yang lahir di luar pernikahan? Seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah adalah dinasabkan kepada ayahnya. N asab adalah kenikmatan

Pernikahan beda agama di Negara kita saat ini banyak terjadi. Selain karena ketidak tahuan pelaku, dimungkinkan juga karena adanya strategi penggiringan umat Islam kepada suatu agama. Lalu, bagaimanakah hukum menikah beda agama menurut Muhammadiyah? Para ulama sudah sepakat bahwa seorang wanita Muslimah haram menikah dengan laki-laki Non- Muslim. Ulama juga sudah sepakat bahwa

Perselingkuhan di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini sungguh memprihatinkan. Meskipun perselingkuhan merupakan masalah yang sangat privat namun media massa terutama elektronik setiap hari membongkarnya terus-menerus. Fenomena p erselingkuhan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa dan kampung-kampung.   Dan sangat disayangkan lagi perselingkuhan juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertahun-tahun membina mahligai perkawinan maupun mereka yang baru melangsungkan perkawinan. Dapat dipahami bahwa perselingkuhan itu merupakan kecurangan, penyelewengan dan pengkhianatan seseorang terhadap

Secara umum, bentuk penetrasi dan infiltrasi barat sekuler ke dalam pemikiran Islam kontemporer adalah pluralism, liberalism, nihilism, antiotoritas, persamaan tanpa batas, empirisisme dan relativisme. Dan implikasi berikutnya adalah munculnya kesamaan dan kesatuan agama-agama. Semua agama dianggap sama dan merupakan satu kesatuan. Kemudian juga akan muncul

Melihat pandangan hidup yang dibangun oleh Muhammadiyah dengan segala kelengkapan metodologisnya, yang disertai dengan kiprah dakwahnya, tidak mungkin menerima secara taken for granted metodolgi pemikiran barat yang masih mentah dengan segala karakter dan worldview nya. Karena setiap konsep dalam suatu peradaban selalu diwarnai oleh pandangan hidup masing-masing. Suatu peradaban tidak dapat begitu saja

Akhir tahun sudah di depan mata, sebentar lagi orang akan mulai disibukkan dengan persiapan merayakan datangnya tahun baru. Hampir semua media massa akan menampilkan agenda-agenda jelang tahun baru. Banyak tempat wisata atau tempat kumpul-kumpul anak muda berlomba-lomba mengadakan acara semeriah mungkin untuk menarik konsumen datang. Sebagian umat Islam merayakan datangnya tahun baru dengan

Setiap menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri serta Idul Adha, umat Islam –di Indonesia khususnya- seringkali dibuat kebingungan dalam memulai bulan baru tersebut. Pemerintah, melalui Kementrian Agama menetapkan awal bulan baru menggunakan metode rukyah, yang karenanya harus menunggu hingga hari H tiba. Sementara Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal, yang dengan metode tersebut, mulainya bulan baru sudah dapat ditentukan jauh hari sebelumnya. Muhammadiyah mulai menggunakan teori wujudul hilal mulai tahun 1938 . Langkah ini ditempuh sebagai "jalan tengah" antara

Beberapa tahun terakhir semenjak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Persyarikatan Muhammadiyah sudah mengambil jarak dengan kekuasaan yang berjalan. Muhammadiyah senantiasa bersikap kritis konstruktif terhadap pemerintahan SBY, yang resikonya adalah Muhammadiyah “terlempar” dari pusaran pengambil kebijakan. Setiap keputusan selalu memunculkan dua akibat positif maupun negative. Dengan sikap Muhammadiyah yang mengambil jarak dengan pemerintah dan terlempar dari pusaran pengambil kebijakan, positifnya adalah

Semakin hari semakin banyak aksi dan perbuatan yang mengandung unsur porno, baik itu berupa pornografi dan pornoaksi, termasuk penemuan soal ujian porno oleh PDPM Sukoharjo. Melihat aksi pornografi sangat marak terjadi di berbagai media massa maka kita perlu mengetahui hukum pornografi menurut Muhammadiyah. Berikut ini adalah 6 Sikap Muhammadiyah Terhadap Pornografi

Dalam upaya pendekatan idealitas Islam dengan realitas Islam yang plural dan dinamis diperlukan beberapa prinsip dalam bersikap. Berikut adalah 6 Sikap Terhadap Pluralitas Islam : 1.        Istimrariyyah Upaya untuk melanjutkan berbagai produk pemikiran Islam yang telah ada secara menyeluruh. 2.        Tanwi’ Memberikan ruang dan tasamuh akan adanya

Islam ideal dalam realitas pemahaman dan pengamalan Islam mengalami pluralitas yang disebabkan oleh berbagai factor latara belakang. Latar belakan g itu berupa factor social-keagamaan sebelum Islam datang, factor social-budaya, dan sebaginya. Dalam menghadapi pluralitas tersebut, Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian ajaran Islam menjalankan prinsip tajdid. Adapun makna tajdid menurut Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

Sebagai seorang muslim, baik secara individu maupun jamaah harus melakukan empat hal terhadap Islam. 4 hal yang harus dilakukan seorang muslim adalah sebagai berikut : 1.        Ilmu Sebagai seorang muslim harus mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya (Muhammad saw) dan mengenal agama-Nya beserta

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015 mendatang, Muhammadiyah menyatakan secara organisasi akan netral. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, M.Si di Kantor Pusat PP Muhammadiyah Jl. Menteng Raya Jakpus. Haedar menyatakan bahwa "Sikap politik yang diambil Muhammadiyah adalah tetap pada garis khittah. Kami netral tak ada hubungan

Bangsa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar, baik itu berupa melimpahnya sumber daya alam (SDA) maupun jumlah sumber daya manusia (SDM). Jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 250 juta jiwa. J ika hal ini ditunjang dengan sumber daya yang berkualitas dan dengan latar belakang pendidikan yang baik, maka akan berimbas baik pada peningkatan perekonomian Indonesia. Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti,M.Sc.,Ph.D., Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, pada Konferensi Internasional

Setelah menemukan soal Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 yang diujikan untuk SMK di Kabupaten Sukoharjo pada hari Rabu, 2 Desember 2015, PDPM Sukoharjo menyatakan sikapnya.   Pertama , PDPM Sukoharjo menyayangkan dan menyesalkan munculnya materi soal yang mengandung unsur porno

Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Sukoharjo menemukan unsur pernografi dalam soal Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun 2015/2016 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.   Soal ujian porno tersebut ditemukan dalam soal yang diujikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Sukoharjo. Eko Pujiatmoko, Ketua PDPM Sukoharjo menjelaskan bahwa soal yang mengandung unsur porno

Pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah kali ini mengusung tema “Etika Publik Elite Negeri”. Tema ini secara tersirat menunjukkan keprihatinan umat, khususnya warga Muhammadiyah terhadap perkembangan politik di Indonesia, yang semakin menunjukkan buruknya etika sebagian elite negeri ini. Para pimpinan bangsa berebut kekuasaan dan mengutamakan kepentingan pribadinya serta kepentingan golongannya, alih-alih memikirkan nasib rakyat yang semakin

Rencana revisi UU KPK di Komisi III DPR terus berjalan. Diantara yang dirasa perlu direvisi adalah tentang penambahan badan independen untuk mengawasi KPK. Juga muncul wacana untuk merevisi   perlunya izin pengadilan untuk melakukan penyadapan, kewenangan SP3 serta kewenangan penuntutan. Wacana ini jelas mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk

Sebagai upaya untuk mensolidkan anggota dan menyamakan gerak langkah organisasi, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD IMM Jawa Tengah, 28-29 November 2015, di Salatiga.   Rakorda yang diselenggarakan di SD Muhammadiyah Plus Salatiga tersebut mengusung tema

Penyandang difabel pada umumnya mendapatkan diskriminasi perlakuan, temasuk di dalamnya diskrimninasi dalam mendapatkan pelayanan public. Kaum difabel ini perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk mendapatkan haknya sebagai manusia, baik itu dengan advokasi maupun edukasi kepada masyarakat umum. Sebagaimana yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah Purworejo dalam melakukan advokasi terhadap penyandang difabilitas

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 tinggal menghitung hari. Eskalasi politik hampir pasti di setiap daerah meningkat tajam. Masing-masing calon bupati atau wali kota memiliki cara dan strategi masing-masing dalam rangka meraih suara terbanyak dalam perhelatan tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan ada calon yang melakukan praktek kampanye negative dengan melakukan pembagian sejumlah uang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 memberikan harapan-harapan akan berlangsungnya pilkada yang lebih baik. Masyarakat mengharapakan pilkada yang jurdil, terbebas dari praktek money politics . Sehingga dari proses yang bersih masyarakat mempunyai harapan untuk memiliki pemimpin yang benar-benar berjuang demi kepentingan masyarakat. Perlu diingat untuk memperkecil terjadinya kecurangan dan praktek-praktek negative dalam pelaksanaan

Demo buruh yang terjadi beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan perhitungan upah minimum, berdasarkan peraturan PP No. 78 Tahun 2015, menyisakan beberapa sikap dan tanggapan. Di antara masyarakat ada yang simpati dan mendukung sepenuhnya aksi para buruh tersebut. Namun, sebagian yang lain memberikan tanggapan negative terhadap aksi yang mereka lakukan. Untuk diingat bahwa, para buruh menuntut tiga hal, p ertama, mencabut PP 78/2015. Kedua, menolak

Imunisasi Polio dilakukan dengan memberikan vaksin kepada anak-anak. T erdapat sejumlah anak balita yang menderita kelainan sistem kekebalan tubuh yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (IPV). Jika anak-anak yang menderita kelainan sistem kekebalan tubuh tersebut tidak diimunisasi, mereka akan menderita penyakit polio serta sangat dikhawatirkan mereka akan menjadi sumber penyebaran virus polio. Terdapat b anyak jenis vaksin yang bersumber dari bahan-bahan yang diharamkan, terutama enzim tripsin yang berasal dari pangkreas babi.

Pada sidang terbuka Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang telah dilaksanakan berkaitan dengan kasus Setyo Novanto dan Freeport, dibeberkan hasil rekaman Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang telah membenarkan dan bersedia bertanggungjawab atas rekaman itu. Berdasarkan rekaman tersebut Ketua DPR Setya Novanto berinisiatif dalam pertemuan Freeport dengan mengajak pengusaha M Reza Chalid. Hal inilah yang memperkuat dugaan beberapa kalangan tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

Fatwa hukum rokok yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tadjij PP Muhammadiyah telah didasarkan kepada fakta-fakta yang terdapat dalam rokok dan telah menjadi consensus kalangan medis dan ilmiah di dunia. Fakta-fakta rokok menurut Muhammadiyah adalah sebagai berikut : 1.             Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98 % dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2 % untuk penggunaan lainnya.

Berikut ini adalah fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Merokok yang dikeluarkan pada 08 Maret 2010 1.          Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan

Polemik tentang rokok dan hukumya merokok telah berlangsung lama di masyarakat. Termasuk yang terbaru adalah berita Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok, mengancam akan menutup tempat usaha yang mengizinkan rokok di dalam ruangan. image source : metrotvnews.com Kebijakan yang diambil oleh Ahok ini lebih berdasarkan hitung-hitungan ekonomi. Menurut Ahok,seperti dilansir metrotvnews.com,   kerugian ekonomi yang diakibat rokok untuk wilayah DKI mencapai

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara telah melangsungkan agenda rutin 5 tahunan, yaitu Musyawarah Wilayah (Musywil) untuk memilih pepimpin yang baru. Musywil Sumut ini berlangsung pada 26 s/d 29 November 2015 di Kisaran, Kabupaten Asahan. image source : umm.ac.id Pada musywil ini, terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Wilayah Sumatera Utara yang baru adalah Prof. DR.Hasyimsah Nasution, MA. Dalam kepemimpinannya, Prof.Hasyimsah didampingi oleh

Sejak berdirinya pada 18 November 1912 sampai dengan saat ini, Muhammadiyah telah melalui berbagai macam situasi di Negeri tercinta Indonesia. Muhammadiyah telah mengalami berbagai macam tantangan dan ujian baik yang datang dari dalam maupun dari luar persyarikatan. Termasuk merasakan gejolak politik yang terjadi di Indonesia. Gejolak politik Indonesia mau tidak mau tetap berimbas pada diri persyarikatan Muhammadiyah, yang kemudian direspon oleh pimpinan Muhammadiyah dengan megeluarkan beberapa Khittah maupun Langkah

Seusai perhelatan Mukatamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar 3-7 Agustus 2015 yang lalu, Muhammadiyah di seluruh wilayah Indonesia kembali mengadakan kegiatan yang tidak kalah pentingya dalam rangka meneruskan gerak persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Musyawarah Wilayah (Musywil) Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 25, Musyawarah Wilayah ialah

Dalam memperingati Hari HIV/AIDS sedunia, petugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan sejumlah relawan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa, 1 Desember, membagikan kondom di lokalisasi terbesar di Kabupaten Tegal, yaitu lokalisasi Peleman yang berada di jalur Pantai Utara (Pantura) Tegal. “Pengidap HIV/AIDS sebagian besar berasal dari kalangan ibu rumah tangga. Hal ini kemungkinan besar disebabkan

Peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember 2015 kemarin diperingati oleh banyak pihak dengan berbagai macam kegiatan. Sebagian elemen mengadakan seminar tentang HIV/AIDS, baik tentang cara mencegahnya, atau cara menghadapi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Dan sebagian kelompok lainnya memperingatinya dengan kegiatan pembagaian kondom gratis kepada masyarakat. Salah satu elemen masyarakat yang memperingati Hari HIV/AIDS dengan bagi-bagi kondom kepada masyarakat adalah

Kita wajib percaya bahwa Allah Tuhan kita, Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan segala sesuatu dan Dialah yang pasti adanya. Dialah yang pertama tanpa permulaan dan Dialah yang akhir tanpa penghabisan. Tiada sesuatu yang menyamai-Nya. “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan

Dalam sebuah hadits dari Umar ra. yang diriwayatkan Muslim pengertian Islam dan Iman disampaikan dengan nyata, sebagaimana berikut ini; Ketika kami duduk pada suatu hari bersama Rasulullah saw, datanglah seorang laki-laki, putih bersih pakainnya, hitam bersih rambutnya,

Roda pemerintahan Presiden Jokowi mengalami hambatan yang disebabkan oleh personal-personal dalam pemerintahan sendiri. Masing-masing pembantu Presiden berusaha saling menegasikan, sehingga terlihat perbedaan. Seperti kasus yang terbaru adalah perbedaan yang sangat kentara antara Menteri ESDM dan Ketua DPR. Dalam hal ini, pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said, dinilai Menkopolhukam tidak seizing Presiden Jokowi. Tetapi menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, hal itu adalah atas sepengetahuan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kasus impor beras lagi-lagi terlihat perbedaan yang nyata antara Presiden dan Wapres

Kabinet Kerja Jokowi dinilai sebagian kalangan berjalan tidak sehat. Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah adalah salah satunya yang menilai ada faksi-faksi di tubuh pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga menimbulkan ketidak jelasan arah kebijakan pemerintah. "Dalam kabinet saja bisa ada faksi. Faksi Luhut, Faksi JK, Faksi Rizal, Faksi Rini